PALU, beritapalu | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sutleng memaparkan dan melakukan pembahasan terkait strategi pengembangan durian sulawesi tengah untuk peningkatan akses keuangan dan pasar ekspor melalui Focus Group Discussion (FGD) di Sriti Convention Hall Palu, Rabu (5/3/2025).
Kegiatan FGD itu dihadiri Pemda Parigi Moutong, sejumlah OPD di Lingkup Pemprov Sulteng, Bank Indonesia, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sutleng, Badan Pusat Statistik Sutleng, Perum Bulog Sutleng, sejumlah akademisi, Lembaga Jasa Keuangan, dan pelaku usaha di bidang rumah kemas durian.
Kepala OJK Sutleng, Bonny Hardi Putra dalam sambutannya mengatakan, OJK kini memiliki tugas tambahan dimana sebelumnya mengatur, mengawasi, dan melindungi, dengan UU P2SK OJK dituntut untuk menguatkan dan mengembangkan sektor jasa keuangan agar kontribusi untuk pertumbuhan perekonomian yang inklusif, berkelanjutan dan berkeadilan.
Berdasarkan hasil kajian dan tingkat risiko kredit/pembiayaan, serta fokus pemerintah daerah, maka sektor perkebunan durian dinilai memiliki potensi besar sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Sulawesi Tengah dan juga memiliki peluang besar untuk diekspor ke pasar internasional, terutama ke negara China yang dikenal sebagai pasar potensial untuk komoditas ini.
Dalam rangka mendukung ekspor ini, pihak OPD juga menyampaikan, adanya rencana kedatangan tim dari GACC (General Administration of Customs of China) untuk melakukan survei dan sertifikasi terhadap produk durian, guna memastikan kesesuaian dengan standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang di China.
Dari FGD ini, diperoleh beberapa kesimpulan penting antara lain: Perlunya menetapkan mekanisme stabilisasi harga dan penguatan daya tawar petani, termasuk regulasi terhadap peran offtaker; Sertifikasi Good Agricultural Practices (GAP) dan pendampingan persiapan ekspor dan perpajakan serta pengembangan komptensi bagi petani dan pelaku UMKM;
Selain itu, peningkatan peran koperasi dan BUMDes dalam ekosistem close loop dan komitmen dukung pembiayaan dan pertanggungan dari PUJK; percepatan integrasi data dan koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga keuangan untuk mempercepat akselerasi pengembangan sektor durian; dan peningkatan peran akademisi dan praktisi teknis dalam mengatasi permasalahan penyakit tanaman durian; serta peningkatan peran Lembaga Jasa Keuangan dalam mendukung kebutuhan pembiayaan.
“Kami berharap dengan adanya wadah koordinasi yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan, kolaborasi dan sinergi pelaksanaan program kerja menjadi lebih terarah dan seluruh pemangku kepentingan dapat merumuskan langkah-langkah strategis guna pengembangan ekonomi daerah, perluasan akses keuangan, dan pengendalian inflasi daerah beserta monitoringnya” kata Bonny. (afd/*)
