PALU, bisnisSULTENG.ID | Inflasi Sulawesi Tengah pada Januari 2026 tercatat 4,55% (year on year), menempatkan provinsi ini di peringkat 9 secara nasional. Namun, inflasi month to month hanya 0,01%, terendah di antara enam provinsi di Sulawesi.
Wakil Gubernur Sulteng dr. Reni Alamajido menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dirangkai dengan Rapat Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Gedung Pogombo, Kamis (27/2).
“Ada beberapa kabupaten kota yang masuk kategori tinggi, yaitu Palu, Luwuk, Morowali, dan Tolitoli. Yang tertinggi ada dua: Kabupaten Tolitoli 6,54 persen, kemudian Luwuk 5,92 persen,” ujar Wagub.
Penyebab Inflasi dan Strategi 4K
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulteng, Muhammad Irfan, menjelaskan inflasi tinggi di Januari disebabkan low base effect karena ada subsidi listrik di Januari 2025 yang membuat pembanding menjadi sangat rendah.
“Mestinya nanti di bulan Maret sudah mulai ke kondisi normal, karena Maret 2025-nya sudah tidak ada diskon tarif listrik,” katanya.
Komoditas penyumbang inflasi meliputi cabai rawit, cabai merah, telur ayam, ikan cakalang, ikan selar, beras, dan perhiasan emas. BI merekomendasikan strategi 4K: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
LPG 3 Kg: Deadline 6 Maret
Wagub menyoroti kelangkaan LPG 3 kg yang harganya mencapai Rp80.000 per tabung, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) sekitar Rp25.000-30.000.
Asisten II Setda Prov. Sulteng menegaskan pemerintah memberikan waktu hingga 6 Maret untuk normalisasi harga melalui pasar murah yang diperbanyak dengan tambahan pasokan 30% dari biasanya.
“Setelah tanggal 6 Maret, tim provinsi akan turun, kami akan sidak lapangan. Apabila pengecer tidak masuk daftar 10% yang ter-register, akan kami ambil langkah tegas. Sasaran LPG 3 kg hanya untuk rumah tangga kurang mampu, UMKM, petani, dan nelayan sesuai Perpres 104/2007,” tegasnya.
Antisipasi Ramadan dan Lebaran
Wagub mengingatkan libur Ramadan dan Lebaran tahun ini mencapai 10 hari (16-27 Maret), sehingga perlu antisipasi lonjakan harga tiket dan kebutuhan pokok.
“Bapak Ibu yang sudah ancang-ancang untuk lebaran dengan keluarga di luar Provinsi Sulawesi Tengah, silakan pesan tiket sekarang karena kalau tidak akan kemahalan nanti,” imbaunya.
Digitalisasi Masih Rendah
Dalam sesi TP2DD, Kepala Perwakilan BI menyampaikan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Sulteng masih 37,26, terendah di Sulawesi. Transaksi QRIS juga masih didominasi Kota Palu (33%).
“Kalau angka indeks elektronifikasi tinggi di daerahnya, pertumbuhan ekonomi juga cenderung naik. Kami harap Bapak Ibu di kabupaten kota bisa meningkatkan elektronifikasi transaksi di wilayahnya,” ujarnya.
Rekomendasi
Rapat menghasilkan rekomendasi penguatan strategi 4K, intensifikasi gerakan pasar murah di empat daerah pantauan utama (Palu, Morowali, Tolitoli, Banggai), sidak pasar berkala untuk mencegah penimbunan, serta optimalisasi digitalisasi dalam transaksi pasar murah.
Kegiatan dihadiri perwakilan OPD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulteng secara luring dan daring.
